11
Dec
07

Lagi-Lagi Malaysia…

Pagi buta, kubuka lap topku, sekedar ingin tau ada berita apa yang masuk di dalam emailku yang memang sudah overload itu, hehehe.. Ada belasan email yang masuk, padahal aku baru saja menutup emailku 2 jam yang lalu.

Ada sebuah judul yang menarik di antara beberapa email yang masuk “Masih Ingat Malaysia??” Itulah judulnya, email ini dikirim Pak Hendro Nurhadi, Ketua Umum Formitt yang juga Dosen ITS. Sejenak aku baca.. ehm… “ternyata bercerita tentang adanya konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia lagi“, gumamku dalam hati..

Wah, tiba-tiba sense Hukum Internasionalku muncul dan sangat tergelitik untuk mengomentari masalah itu. Sejenak, kuingat beberapa artikel yang pernah aku tulis mengenai kajian ini. Alhamdulillah, aku berhasil menemukan salah satunya… Lima menit kemudian akupun memposting artikel ini dengan sukses, hehehe..

Aku sengaja memposting tulisan ini, semata-mata guna menghindari kalimat-kalimat ganyang Malaysia lah, usir orang Malaysia lah, Malingsia lah.. Pokoknya banyak sumpah serapah yang muncul dari mulut orang Indonesia (Muslim pula).. Hah, ketimbang sumpah serapah… akan jauh lebih baik, jikalau kita bisa terlebih dahulu introspeksi dan bermuhasabah akan apa yang kurang dari negara kita saat ini… Bukankah kejahatan juga terjadi karena adanya kesempatan (itu kata Bang Napi) Yah.. kemana-mana lagi, tapi ada satu catatan penting bahwa aku tetap punya nasionalisme yang tinggi kog, hehehehehe…

Oiya, artikelku ini adalah salah satu artikel yang dimuat di kolom Teropong Hukum, SKH Kedaulatan Rakyat, 12 April 2005, ketika terjadi persiteruan masalah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Semoga bisa menjadi renungan dan referensi untuk kita semua:

 

Ambalat dan NKRI

oleh: Yordan Gunawan

(Pengajar International Law pada International Class HI FISIPOL UMY)

 

uncls.jpg“Setelah kasus sipadan Ligitan, Indonesia kembali berurusan dengan Malaysia, hal ini disebabkan karena adanya polemik tentang kepemilikan pulau yang diperkirakan mengandung minyak tersebut…. dst…… (maaf saya potong, kepanjangan)…

Persiteruan ini terus memanas, terutama sejak adanya statemen Perdana Menteri Abdullan Ahmad Badawi, yang mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah yang dipimpinnya dengan merujuk pada Peta Negeri Jiran yang dibuat pada tahun 1979, sementara Indonesia bersikukuh bahwa kawasan tersebut berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jikalau dalam kasus Sipadan-Ligitan, Malaysia berhasil menjadi “pemenang” dan memperoleh kedua pulau tersebut secara kadaluarsa atau prescription, maka pada kasus ini Malaysia mempermasalahkan penarikan garis pangkal (Base line drawing) untuk menentukan batas wilayah laut territorialnya.

Konvensi Jenewa tentang Laut Wilayah dan Zona Tambahan dan The United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang mulai berlaku sejak 16 November 1994, karena telah diratifikasi oleh 60 negara, termasuk Malaysia dan Indonesia memberikan sejumlah petunjuk dan pengaturan mengenai penarikan garis pangkal yang tentunya akan mampu menyelesaikan masalah perbatasan di berbagai belahan dunia, termasuk dalam kasus ini, dengan catatan jikalau diikuti secara konsisten.


Kalau dilihat secara jelas, memang UNCLOS sendiri memberikan banyak keuntungan yang cukup banyak bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan (the biggest Archipelagic Country in the World), karena pada pasal 47 UNCLOS dijelaskan bahwa negara kepulauan berhak menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk menentukan garis batas wilayah yurisdiksinya, sedangkan bagi negara-negara pantai biasa (Coastal State), termasuk Malaysia hanya berhak menggunakan garis pangkal biasa (normal baseline), yaitu penarikan batas pangkal dari wilayah pantainya sendiri, bukan dari pantai terluar, sehingga jika ini dilakukan jelas Ambalat akan terhitung sebagai “milik” Malaysia.

Sesungguhnya masalah ini tidaklah lepas dari perebutan Sipadan Ligitan, karena sejak adanya keputusan yang dikeluarkan Hakim shigeru Oda dari International Court of Justice yang telah memangnkan Malaysia, negeri Jiran itu menarik garis pangkal dari garis terluar Sipadan Ligitan yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh negara kepulauan. Bahkan Shigeru Oda, ketika memutus perkara Sipadan Ligitan sempat memberikan pernyataan bahwa mengenai keistimewaan negara kepulauan untuk menarik garis batas pangkal wilayahnya yang tidak dimiliki oleh negara pantai biasa seperti Malaysia, dan dengan masuknya Sipadan Ligatan ke wilayah Malaysia, bukan berarti Malaysia bisa menganggap wilayahnya adalah wilayah kepulauan.

Dari analisis di atas dan di dukung pernyataan dari hakim Oda, jelas sekali ada perbedaan signifikan antara kedua kasus di atas, karena untuk menyelesaikan kasus Ambalat ini telah jelas “Kitab Undang-Undang Hukum” yang bisa digunakan untuk menyelesaiakn masalah tersebut, yaitu UNCLOS, sehingga sudah sepatutnya pemerintah Indonesia bertindak tegas dan tanpa kompromi lagi untuk tetap mempertahankan Ambalat yang “memang” merupakan bagian dari NKRI dengan tetap mengedepankan perundingan damai, secara bilateral dengan Malaysia.

Namun yang menajdi pertanyaan besar saat ini, adalah bagaimana jiakalau persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan jalan perundingan? Jalan satu-satunya adalah dengan membawa kasus ini kepada salah satu Tribunal Tribunal yang terdapat pada UNCLOS, yaitu Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Tribunal Arbitrasi dan Tribunal Arbitrasi (Noer Mauna, 2003: 377) atau seperti kasus sebelumnya yaitu International Court of Justice, yang secara de jure dan de facto, Indonesia memiliki kans yang sangat besar untuk memenangkan kasus ini. Semoga..

Catatan Analisis:

Masalah yang terjadi adalah adanya banyak kelemahan Indonesia dalam mengatur kepemilikan pulau-pulau yang memang jumlahnya ribuan:

1. Masalah peta, Indonesia sampai dengan saat ini belum memilki Peta yang berisi batas-batas wilayah pulaunya, terutama pulau-pulau terluar dan Malaysia amat sangat menikmati realitas ini. Bahkan dibeberapa lokasi perbatasan wilayah di Kalimantan, hanya dibatasi dengan patok dari kayu, yang dengan amat mudah dipindahkan, banyak penduduk diwilayah perbatasan yang menyatakan bahwa setiap tahun ada saja wilayah ladangnya yang berkurang, karena patoknya dipindah dan ketika dimasuki pasti akan mendapatkan teguran dari polisi perbatasan dari Malaysia, yang berjaga.

2. Masalah bukti kepemilikan wilayah, ada banyak wilayah Indonesia yang tidak terurus dengan baik, sehingga dianggap sebagai terra nulius atau wilayah tak bertuan, dalam Hukum Internasional. Jikalau sampai ada wilayah yang dianggap terra nulius, maka negara yang menemukannya- lah yang berhak mengklaim kepemilikannya.

3. Masalah pengelolaan wilayah, ada banyak juga wilayah Indonesia yang tidak dikelola dan dibiarkan mubazir, dan secara preskripsi atau kadaluarsa, maka negara mana yang bisa membuktikan bahwa ia memaintance dan mengelola wilayah tersebut, maka negara itulah pemiliknya. Sipadan Ligitan memang milik Indonesia, tapi Malaysia selalu puluhan tahun mengelola wilayah tersebut dan telah memasukkannya ke dalam Peta Negeri Jiran 1979.

4, Masalah hukum adalah masalah fakta dan bukti, jadi… Walaupun kita berteriak-teriak bahwa itu wilayah kita tanpa bisa membuktikan, maaf… it make no sense…

Wallahu ‘alam…


0 Responses to “Lagi-Lagi Malaysia…”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: