16
Nov
07

Perjanjian Negara Baru dalam HI

A. Pendahuluan

Hubungan antar negara menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan. Termasuk dengan berkembangnya diberbagai bidang kehidupan, namun dalam perkembangannya hampir setiap bidang mempunyai nuansa internasional dan disentuh oleh hukum internasional. Kemudian dengan perkembangan tersebut akan menentukan kebijaksanaan yang akan dibuat. Salah satunya kebijaksanaan dari negara-negara baru, dan juga dinyatakan mengikat terhadap wilayah-wilayah jajahan negara lain. Sehingga hal tersebutlah yang akan menentukan hubungan hukum dan akibat hukum untuk hubungan internasional kedepannya.

Suatu negara yang pernah dijajah oleh negara lain dan kemudian dimerdekakan oleh negara yang menjajah, maka negara jajahan tersebut kemudian akan melakukan proses pergantian negara. Dengan adanya pergantian negara tersebut, maka seperti yang telah dijelaskan secara singkat di atas akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh negara yang mengalami pergantian negara tersebut dalam melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang penah menjajah negara-negara baru yang kemudian akan menentukan apakah negara-negara baru akan terikat langsung oleh perjanjian-perjanjian internasional tersebut, atau berhak menolak seluruhnya atau hanya menerima sebagian saja.

B. Pembahasan

1. Teori dan Konsep Pergantian Negara

Pengertian pergantian negara dalam bahasa Indonesia, pengertiannya sama dengan state succession. Pengertian state succession menunjuk pada suatu keadaan dimana kedaulatan suatu negara pada wilayah tertentu diganti oleh negara lain. Sedangkan menurut istilah dalam bahasa Belanda yaitu staten opvolging sebagai pergantian negara. Istilah staten opvolging juga menunjuk pada situasi hukum yang sama dengan state succession. Dalam ilmu hukum internasional, istilah state succession, staten opvolging maupun pergantian negara menunjuk pada suatu keadaan yang netral dari adanya pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Akibat hukum dari pergantian tersebut tergantung dari bagaimana terjadinya pergantian kedaulatan pada wilayah yang bersangkutan. Oleh Mervyn Jones, pergantian negara dibagi menjadi dua pengertian yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya.

Menurut kenyataan atau secara faktual pergantian negara terjadi karena dua atau beberapa negara bergabung menjadi suatu federasi, konfederasi, atau suatu negara kesatuan, bisa juga karena cessie, aneksasi, emansipasi dan dekolonisasi. Cara pergantian kedaulatan negara terhadap suatu wilayah dapat berbeda, dan perbedaan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlainan. Apapun bentuk dari perubahan kedaulatan akan menimbulkan suatu kekacauan dari kesinambungan hukum, dan suatu ketentuan hukum kiranya diperlukan untuk mengurangi kekacauan hukum tersebut. Biasanya untuk menemukan ketentuan hukum tersebut dipakai prinsip yang terdapat dalam hukum Internasional tradisional yang membagi perjanjian internasional dalam dua bagian, yaitu personal treaties dan impersonal atau dispositive treaties.

Konsep ini kemudian diterapkan pada pergantian negara dalam hukum internasional, dengan ketentuan bahwa yang diartikan dengan perjanjian dispositice adalah perjanjian yang melibatkan tanah atau wilayah. Perjanjian internasional yang membebani wilayah dengan status hukum, misalnya perjanjian pangkalan militer, perjanjian perbatasan dan lain-lainnya, sedangkan personal treaties atau juga disebut perjanjian yang bersifat politis dapat berbentuk bilateral atau multilateral, misalnya perjanjian-perjanjian persekutuan, netralitas, penyelesaian perselisihan secara damai.

Teori semacam ini sudah ditinggalkan oleh penulis hukum internasional karena tidak sesuai dengan kenyataan dari praktek-praktek negara-negara yang timbul dari bekas wilayah-wilayah jajahan sesudah perang dunia kedua. Mengenai perjanjian dispositive secara yuridis dengan adanya ketentuan rebus sic stantibus atau perubahan yang mendasar dari keadaan yang menguasai perjanjian dapat membuat perjanjian disspositive tidak berlaku. Dengan timbulnya negara baru dari wilayah bekas jajahan bisa saja menganggap bahwa perjanjian mengenai pangkalan militer asing tidak lagi berlaku, karena situasinya sekarang sudah secara fundamental berubah.

Akan tetapi sudah ada suatu konsesus umum bahwa perjanjian perbatasan sebagai suatu perjanjian disspoitive tetap harus beralih dan diakui oleh negara pengganti. Bahkan perubahan keadaan yang mendasar tidak diperkenankan untuk membatalkan perjanjian perbatasan, dan ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 62 ayat (2) dari Konvensi Wina mengenai perjanjian. Ada dua alternatif teori yang digunakan untuk menganalisis sikap negara-negara baru terhadap perjanjian-perjanjian internasional sehubungan dengan pergantian negara, yaitu: a. teori negatif dimana semua perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti, teori sedemikian juga disebut dengan the clean state principle. b. Teori universal dimana semua perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan beralih secara langsung mengikat negara pengganti. Cara lain untuk mengatur perpindahan perjanjian internasional pada negara-negara baru adalah dengan membuat inheritance agreement atau devolution agreement, menurut maknanya dapat diterjemahkan sebagai perjanjian peralihan. Ada yang berpendapat bahwa dibuatnya perjanjian peralihan ini, maka perjanjian multilateral yang bersifat law making treaty langsung mengikat negara baru.

2. Sikap dari Negara-negara Baru

Menurut penelitian yang dilakukan oleh de Murait dalam disertasinya terhadap negara baru sebelum perang dunia kedua di kawasan Amerika, berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian internasional tidak berpindah pada negara-negara tersebut. Sikap negara-negar baru yang mendapat kemerdekaannya sesudah perang dunia kedua, termasuk negara-negara baru yang timbul dari bekas jajahan Inggris, karena dalam jumlah mereka merupakan negara-negara baru terbanyak dibandingkan dengan negara-negara baru bekas jajahan negara lain. a. Bekas wilayah jajahan Inggris Munculnya negara baru bekas wilayah jajahan Inggris dalam skala besar, menimbulkan pikiran untuk membuat suatu perjanjian peralihan sebagai suatu wadah agar peralihan perjanjian internasional bisa berjalan lebih lancar. Sebagai contoh dari devolution agreement yang dibuat dengan Ceylon (sekarang Sri Langka) tertanggal 11 November 1946 Pasal 6 (1).

Sejauh mana perjanjian-perjanjian internasional dapat dilaksanakan tergantung dari penafsiran negara-negara baru. Dapat saja dalam prakteknya negara-negara baru tersebut mengakui terikatnya pada sebagian besar perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat kerajaan Inggris. Akan tetapi ketentuan dalam perjanjian peralihan tidak menunjukkan adanya universal succession. Terhadap ketentuan peralihan tersebut, sarjana hukum internasional terkenal yaitu Prof. `O Conell memberi suatu kritik, bahwa akan memberi keluangan yang besar pada negara-negara baru untuk memilih sekehendak hatinya, perjanjian internasional mana yang dapat dianggap berlaku bagi negara-negara baru. Ketentuan demikian dapat menimbulkan suatu sikap anarki dimana negara-negara baru bisa mengambil keuntungan yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian internasional tanpa menghiraukan kewajiban-kewajibannya.

Ada negara baru bekas jajahan Inggris seperti Tanganyika (sekarang Tanzania) telah menolak untuk membuat perjanjian peralihan. Pada tanggal 30 November 1961, Perdana Menteri Nyerere, membuat suatu kebijaksanaan dihadapan National Assembly mengenai subrogasi dan perjanjian-perjanjian internasional dari kerajaan Inggris, kebijaksanaan ini kemudian disampaikan pada Sekretaris Jenderal PBB tertanggal 9 Desember 1961. Dalam surat ke PBB dijelaskan oleh Perdana Menteri Nyerere bahwa keputusan Tanganyika mengenai perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang dibuat kerajaan Inggris atas nama Tanganyika sebelum kemerdekaan. Tanganyika akan menganggap perjanjian bilateral tetap berlaku atas dasar timbal balik, untuk jangka waktu dua tahun sejak kemerdekaan, dan selama itu akan dirundingkan mengenai kelangsungan berlakunya perjanjian-perjanjian tersebut. Setelah jangka waktu itu habis, pemerintah Tanganyika akan menganggap perjanjian-perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan menurut hukum kebiasaan Internasional tidak berlaku lagi.

Mengenai perjanjian multilateral pemerintah Tanganyika menyadari sifat khusus dari perjanjian tersebut, dan akan diteliti satu persatu, kemudian akan diberitahukan kepada negara deposan tindakan-tindakan selanjutnya yang dapat berupa pengakuan atau pemutusan perjanjian. b. Bekas wilayah jajahan Perancis Negara-negara baru yang timbul dari bekas wilayah jajahan atau protektorat dari Perancis merupakan negara-negara kedua banyaknya dari bekas-bekas wilayah jajahan Inggris. Berbeda dengan bekas koloni Inggris, perjanjian peralihan merupakan perkecualian daripada praktek umum. Cara pemindahan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dari negara-negara protektorat Perancis sama saja dalam garis besarnya dengan bekas wilayah jajahan Inggris. Hal yang penting untuk diperhatikan yaitu bahwa di luar perjanjian peralihan, wilayah-wilayah protektorat dari Perancis, sewaktu menjadi anggota dari the French Union dibawah Republik keempat, sebelum tahun 1950 dianggap mempunyai kewenangan internasional penuh. Mereka dapat membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Perancis tidak lagi menganggap membuat perjanjian atas nama mereka.

Pada tahun 1950 suatu pendapat hukum dari the legal committee of the French Union telah diminta sehubungan dengan asosiasi dari negara-negara di Indo-Cina yang telah memperoleh kewenangan internasional tersendiri, apakah mereka tetap terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat Perancis dengan negara ketiga. Perancis tetap bertanggung jawab atas hubungan luar negeri tersebut, dengan demikian perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat Perancis tetap mengikat mereka meskipun kedudukan konstitusi mereka telah berubah. Negara-negara protektorat Perancis memperoleh kemerdekaannya melalui perubahan dan penyesuaian konstitusi, dan pemerintah Perancis menghendaki kelangsungan berlakunya perjanjian internasional, dan perjanjian peralihan dibuat hanya untuk menjamin adanya kelangsungan tersebut.

Dengan dibentuknya wadah the French Community atau Communaunte melalui konstitusi Perancis tertanggal 4 Oktober 1958 Jenderal de Gaulle telah menanyakan pada wilayah-wilayah seberang lautan (over seas territories) apakah mereka mau menjadi anggota komuniti. Hanya Guinea memilih untuk merdeka penuh dan berpisah dari komuniti. Sedangkan sebagian besar dari wilayah seberang lautan memilih menjadi anggota komuniti. Wilayah lain yang ingin mempertahankan kedudukannya sebagai wilayah seberang lautan adalah Somaliland Perancis, Kepulauan Comoro, St. Pierre-et Miquelon, Polinesia dan New Caledonia. Sifat dasar komuniti adalah terpusatnya kekuasaan konstitusi mengenai pertahanan dan hubungan luar negeri, kabijaksanaan keuangan dan ekonomi, mata uang, hubungan luar negeri dari transport dan komunikasi, kebijaksanaan mengenai bahan strategis, pengendalian peradilan dan pendidikan tinggi. Pada bulan Mei 1960, konstitusi Perancis diamendir untuk memungkinkan anggota-anggota komuniti memperoleh kemerdekaannya dengan mempertahankan keanggotaan komuniti.

Setelah bekas koloni Perancis memperoleh kemerdekaannya meskipun ada yang keluar dari keanggotaan komuniti, tidak satupun menandatangani perjanjian peralihan. Seperti dikatakan sebelumnya negara-negara baru yang timbul dari bekas jajahan Perancis ini dalam tindak lakunya menerima berlakunya, perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat Perancis. c. Philipina dan Indonesia Kemerdekaan dari negara Philipina telah dilaksanakan pada tahun 1946 secara aman dan damai, berlainan dengan negara-negara baru lainnya, hubungan antara Philipina dengan Amerika Serikat boleh dikatakan sama eratnya antara anggota-anggota persemakmuran Inggris maupun antara anggota-anggota komuniti Perancis. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kelangsungan hubungan perjanjian-perjanjian internasional yang dahulu dibuat pemerintah Amerika Serikat. Bahkan ada kemungkinan pengadilan Philipina juga akan menganggap Philipina terikat oleh perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat sejak diperintah Amerika Serikat.

Mengenai sikap Indonesia perlu dibuat suatu tulisan khusus, oleh karena itu disini hanya akan disinggung saja, bahwa sebagai bagian dari perjanjian Konferensi Meja Bundar telah dibuat perjanjian peralihan yang menampung kedudukan perjanjian internasional. Setelah diputuskan perjanjian KMB, pemerintah Indonesia bersikap sama saja seperti pada waktu perjanjian KMB masih berlaku yaitu menganggap bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat pemerintah Belanda dan juga dinyatakan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda tidak secara otomatis berlaku bagi Indonesia. C. Kesimpulan Kesimpulan umum dari penjelasan di atas adalah bahwa tidak terdapat keseragaman sikap maupun praktek dari negara-negara baru terhadap pergantian negara sehubungan dengan perjanjian internasional. Kelihatannya negara-negara baru cenderung untuk mengambil sikap tidak menerima langsung mengikatnya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan.

Jadi meskipun tidak mau menerima langsung mengikatnya perjanjian-perjanjian internasional, tidak ada dari negara-negara baru yang menganut prinsip clean state sepenuhnya dengan tidak mengakui mengikatnya seluruh perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan. Gejala untuk tidak menerima secara langsung ada yang menghubungkan dengan pertanggungan jawab negara. Setiap perjanjian internasional yang diterima sebagai mengikat negara yang bersangkutan selain dari menikmati hak-hak yang ada dalam perjanjian tersebut juga menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh negara peserta. Sehingga bisa dimengerti jika negara-negara baru secara selektif memilih perjanjian-perjanjian internasional yang mana saja dapat diterima untuk berlaku bagi dirinya. Dapat diterima atau tidaknya suatu perjanjian internasional tentu setelah diadakan penelitian dan penafsiran dari isi dan syarat-syarat perjanjian bersangkutan.


0 Responses to “Perjanjian Negara Baru dalam HI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: