Lagi-Lagi Malaysia…

Pagi buta, kubuka lap topku, sekedar ingin tau ada berita apa yang masuk di dalam emailku yang memang sudah overload itu, hehehe.. Ada belasan email yang masuk, padahal aku baru saja menutup emailku 2 jam yang lalu.

Ada sebuah judul yang menarik di antara beberapa email yang masuk “Masih Ingat Malaysia??” Itulah judulnya, email ini dikirim Pak Hendro Nurhadi, Ketua Umum Formitt yang juga Dosen ITS. Sejenak aku baca.. ehm… “ternyata bercerita tentang adanya konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia lagi“, gumamku dalam hati..

Wah, tiba-tiba sense Hukum Internasionalku muncul dan sangat tergelitik untuk mengomentari masalah itu. Sejenak, kuingat beberapa artikel yang pernah aku tulis mengenai kajian ini. Alhamdulillah, aku berhasil menemukan salah satunya… Lima menit kemudian akupun memposting artikel ini dengan sukses, hehehe..

Aku sengaja memposting tulisan ini, semata-mata guna menghindari kalimat-kalimat ganyang Malaysia lah, usir orang Malaysia lah, Malingsia lah.. Pokoknya banyak sumpah serapah yang muncul dari mulut orang Indonesia (Muslim pula).. Hah, ketimbang sumpah serapah… akan jauh lebih baik, jikalau kita bisa terlebih dahulu introspeksi dan bermuhasabah akan apa yang kurang dari negara kita saat ini… Bukankah kejahatan juga terjadi karena adanya kesempatan (itu kata Bang Napi) Yah.. kemana-mana lagi, tapi ada satu catatan penting bahwa aku tetap punya nasionalisme yang tinggi kog, hehehehehe…

Oiya, artikelku ini adalah salah satu artikel yang dimuat di kolom Teropong Hukum, SKH Kedaulatan Rakyat, 12 April 2005, ketika terjadi persiteruan masalah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Semoga bisa menjadi renungan dan referensi untuk kita semua:

 

Ambalat dan NKRI

oleh: Yordan Gunawan

(Pengajar International Law pada International Class HI FISIPOL UMY)

 

“Setelah kasus sipadan Ligitan, Indonesia kembali berurusan dengan Malaysia, hal ini disebabkan karena adanya polemik tentang kepemilikan pulau yang diperkirakan mengandung minyak tersebut…. dst…… (maaf saya potong, kepanjangan)…

Persiteruan ini terus memanas, terutama sejak adanya statemen Perdana Menteri Abdullan Ahmad Badawi, yang mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah yang dipimpinnya dengan merujuk pada Peta Negeri Jiran yang dibuat pada tahun 1979, sementara Indonesia bersikukuh bahwa kawasan tersebut berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jikalau dalam kasus Sipadan-Ligitan, Malaysia berhasil menjadi “pemenang” dan memperoleh kedua pulau tersebut secara kadaluarsa atau prescription, maka pada kasus ini Malaysia mempermasalahkan penarikan garis pangkal (Base line drawing) untuk menentukan batas wilayah laut territorialnya.

Konvensi Jenewa tentang Laut Wilayah dan Zona Tambahan dan The United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang mulai berlaku sejak 16 November 1994, karena telah diratifikasi oleh 60 negara, termasuk Malaysia dan Indonesia memberikan sejumlah petunjuk dan pengaturan mengenai penarikan garis pangkal yang tentunya akan mampu menyelesaikan masalah perbatasan di berbagai belahan dunia, termasuk dalam kasus ini, dengan catatan jikalau diikuti secara konsisten.

Hukum Internasional (lanjut..)

Bicara masalah Terorisme dan Globalisasi adalah hal yang agak sulit juga ya?? Terutama jika harus dihubungkan dengan fungsi dari Hukum Internasional… Tapi bagaimanakah Hukum Internasional mengatur keduanya?? Melalui bimbingan dan kesabaran Pak Sigit Riyanto (Dosen FH UGM, Legal Advisor UNHCR dan WHO PBB) aku membuat beberapa slide berikut ini… (Jazakallah Khoir, Pak Sigit…)

Setiap Jum’at, sejak jam 8.00 sampai jam jam 11.00 pagi, selama 6 bulan lebih, aku selalu berkunjung ke library pribadi beliau, guna belajar, berdiskusi dan mendalami materi Hukum Internasional, terutama kedua materi di atas (lumayan, kapan lagi bisa dapet kuliah gratis dari pakar Hukum Internasional UGM, hehehe…)

Setelah Jum’at kuliah gratis dengan Pak Sigit, hari Senin adalah giliranku memberikan kuliah kepada mahasiswa… Viel Erfolg!!!

 

Beberapa Kasus dalam Ujian…

Ini adalah contoh kasus yang biasa aku berikan kepada mahasiswa ketika mereka ujian, baik mid-semester, maupun di ujian akhir… Maklum, karena mereka berlatar belakang politik.. Jawabannya pun diberikan atas dasar dua analisa… Hukum dan Politik…

Finally, setiap semester pekerjaanku adalah mencari kasus-kasus hukum internasional terbaru yang berrelasi dengan bahan ajar alias yang up to date, then kupilih satu kasus terbaru… Untuk yang terakhir di 2007 (sebelum berangkat ke ROC) adalah kasus Massacre in Virginia Tech…

Pengantar Hukum Internasional

Nah, kalau yang ini.. Beberapa slide ketika saya mengajar Mata Kuliah Hukum Internasional di International Class, Jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL UMY, selama kurang lebih 3,5 tahun… (beberapa lho?? Kalo semua dimasukin, ntar pembaca malah kuliah gratis lagi, hahahaha kidding…)

Slide pertama ini dibuat, karena yang diajar adalah anak-anak HI yang punya background politik, karena setiap tahun pertanyaan mereka sama.. International Law (IL) v.s. International Political Practice (IPP) = IPP alias Power… maka kemudian lebih baik dijawab.. sebelum ditanyakan kan??? hehehehe...

Slide yang lain saya buat dengan beberapa pendekatan politik, terutama jika menjelaskan di depan para mahasiswa…

Perjanjian Negara Baru dalam HI

A. Pendahuluan

Hubungan antar negara menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan. Termasuk dengan berkembangnya diberbagai bidang kehidupan, namun dalam perkembangannya hampir setiap bidang mempunyai nuansa internasional dan disentuh oleh hukum internasional. Kemudian dengan perkembangan tersebut akan menentukan kebijaksanaan yang akan dibuat. Salah satunya kebijaksanaan dari negara-negara baru, dan juga dinyatakan mengikat terhadap wilayah-wilayah jajahan negara lain. Sehingga hal tersebutlah yang akan menentukan hubungan hukum dan akibat hukum untuk hubungan internasional kedepannya.

HUMAN RIGHTS in Western and Islamic Perspective (an Introduction…)

The term of human rights is mostly associated to western civilization as if it is only belonged by them. The Universal Declaration of Human Rights, even though it is called “Universal”, articulates the Western trends rather than Islamic or another perspective.

            The consequence of this situation is the term of “human rights” has become an integral part of secular terms universally. In fact, it is frequently assumed, as well as stated, by many advocates of human rights, in both Western and non- Western (including many Muslim) countries, those human rights can exist only within a secular context and not within the framework of religion.

            In today’s discourse, scholars and political experts from many countries realized that human rights term as developed is not compatible to “the real” universal values. Moreover, it can provoke vandalism, social turmoil and global chaos as the global reaction of Prophet Muhammad caricature.

Some proponent of the world politics (politicians), including the secretary general of UN, asserted that there is no the real freedom. Freedom as a part of people’s human rights is limited by another people’s human rights also. By this context, the term of human rights actually should run together with a social responsible and accommodate another perspective outside western world.

Pengantar Hukum Internasional (Special for Student SMA, he..he..)

A. Pengertian Hukum Internasional

 

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.

Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1)