Training Advokasi With Munarman…

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Advokasi.. kata yang sering banged kudengar sejak masih kuliah di Fakultas Hukum, nah terminologi ini muncul kembali seiring dengan akan diadakannya Training Advokasi bagi para mahasiswa dan juga pekerja di Taiwan, penyelenggaranya adalah Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan.. Nah, yang dihadirkan sebagai trainer adalah Pak Munarman.. Beliau cukup terkenal di Indonesia, terutama ketika bergabung dengan YLBHI, Kontras dan terakhir di Tim Pengacara Muslim Indonesia.

Jujur saja, yang namanya pelatihan sampe dengan in House Training dalam bidang advokasi sudah segambreng yang aku ikuti, kira-kira sekitar 10 kali deh kalo nggak salah, hehehehe… Mulai dari yang sehari, tiga hari, sampe yang seminggu-pun pernah aku jalani, ketika menjadi mahasiswa maupun setelah bekerja.

Tapi, di Taiwan ini memang menarik sekali, karena kita harus mengenal legal system-nya Taiwan, yang setelah aku fahami, nggak jelas juga masuk ke area mana?? Apakah Common ataukah Civil?? Untuk itulah aku sangat bersemangat sekali mengikuti acara ini. Pak Munarman juga salah satu lawyer yang cukup aku kagumi kog..

Sebetulnya acara dimulai dengan kunjungan Pak Munarman ke Taipei, mengunjungi penjara di Taipei untuk melihat kondisi pekerja yang berada di dalam penjara. Acara selanjutnya adalah mengisi pengajian di Tainan yang di siarkan secara langsung melalui Radio FORMMIT. Alhamdulillah, aku bersama Pak Ely diminta oleh Panitia pusat untuk menyambut beliau.

Setelah menunggu cukup lama di halte bus depan Stasiun Kereta, akhirnya keliatan juga Pak Munarman dan rombongan, turun dari bis… Kami segera menuju ke arah Warung Tegal miliknya warga Indonesia yang memang sering dijadikan tempat transit untuk para tamu undangan yang datang ke Tainan. Yang lucu, ketika diperjalanan menuju warung Indo.. Pak Munarman yang tau aku adalah anak Palembang (sebetulnya Jogja sih, weee ngaku-ngaku) mengajak aku untuk menggunakan bahasa Palembang.. Jadilah kita serasa di tepi sungai musi, hehehe… (Kasian deh Wetra, maaf.. maaf… hehe..)

Akhirnya sampe juga nih, di warung Indo, Alhamdulillah sudah banyak yang menunggu, selain teman-teman dari Tainan, ada juga yang dari panitia pusat dan eh.. ada Pak Mantan Presiden Formmit juga, hehehe.. Setelah menikmati nasi goreng khasnya Mas Fendy, dengan menumpang mobilnya Mas Fendy juga, kami pun meluncur ke dormitory untuk selanjutnya mengadakan kajian untuk Radio Formmit. Sebelum radio mengudara, kamipun memulai acara dengan perkenalan…

Kajian mengenai Islam yang Kaffah ini berakhir juga, tapi yang tak pernah terlupakan adalah tradisi foto memoto di kalangan ummat Tainan, hehehe.. Jeprat.. Jepret.. Jadilah salah satu dokumentasi lagi buat warga Tainan…

Tepat jam 10.15 kami berdelapan (4 dari panitia pusat plus si kecil Muadz, aku, Pak Hendro dan Pak Munarman sendiri) segera bergegas menuju ke Kaohsiung, tempat dimana besoknya akan diadakan acara Training Advokasi. Dengan menaiki kereta regional (alias lambat dan murah, tapi jangan dibandingin ma kereta di Indo.. ini mah udah keren banged sodara-sodara, udah ah mengurangi rasa nasionalisme, hehehe….. Beberapa kali ponselku berbunyi.. Mas Taufik (Ketua IWAMIT) sudah menanti kami sejak lama di masjid..

Komunikasi dan Penyuluhan Hukum

Berikut beberapa slide yang biasa aku gunakan untuk mengajar Mata Kuliah Komunikasi dan Penyuluhan Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mata Kuliah ini diselenggarakan untuk mengasah keterampilan mahasiswa berbicara di muka umum, mata kuliah ini di desain dalam bentuk 20 persen teori dan 80 persen praktik. Setelah praktik di depan kelas, maka semua mahasiswa diwajibkan “terjun” langsung mengadakan penyuluhan di lapangan, layaknya seorang penyuluh hukum yang professional (tapi diawasin, hehehehe)

Alhamdulillah, pengalamanku di bidang broadcasting selama 4 tahun, sangat mendukung ketika menerangkan masalah komunikasi ini…

‘Perda Syariah’ V.S. Constitution

The Study of the Implementation of Perda Syariah

(Sharia Byelaw) in Indonesia

by

Yordan Gunawan

(Presented in International Islamic Seminar)

Abstract

The spirit of Muslims in Indonesia to live under Sharia increases during the last five years. The presence of the Local Government Act 2004 (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) gives the authority to the local governments to manage their regions on their own wisdom under the principle of autonomy. In several regions such as Bulukumba, Padang, Cianjur, Tangerang, and Banten this great opportunity has been employed by the local governments to promulgate byelaws concerning sharia-related issues. These byelaws are politically known as Perda Syariah.

The subject matter governed by what so called Perda Syariah covers several issues. In Bulukumba for example, it governs the obligation to wear the Islamic dress for men and women, the obligation to be able to read the Qur’an for elementary students intending to continue their study at high school as well as for those who want to get married, and the obligation to pay Zakat, Infaq, and Shadaqah. Besides, some kinds of punishment (‘Uqubah) known under Islamic Criminal Law (Jinayat), have also been introduced for several offences. Amazingly, the presence of Sharia Ordinance (Perda Sharia) in the District of Bulukumba-South Sulawesi has effectively reduced the number of crimes in that region. The case of theft for instance, has drastically decreased from 78 cases in last year to zero case nowadays. The same phenomenon has also happened in the case of rape, which has decreased from 41 cases to zero case recently.

It is undeniable that the application of what so called Perda Syariah in Bulukumba constitutes strong evidence to prove that the non-criminal society can come into reality, not just a dream. This great success has influenced other districts to follow it. Recently, around 37 districts in Indonesia are in the preparation of promulgating the same byelaws. However, the emergence of what so called Perda Syariah in several regions in Indonesia has invited attacks and criticisms. The objection basically to be referred to reasoning that it contradicts to the State Ideology (Pancasila), Constitution, and legislations of higher level. The position of byelaw is hierarchically subordinate against statute. According to the Law Making Procedure Act 2004 (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pembuatan Peraturan Perundang-undangan) the position of byelaw (Perda) is on the bottom comparing to statute. The law determines that the rule of the lower level should not be in contradiction with the upper level one. There is a legal maxim relating to this issue; lex superiory derogate legi inferiori.

This paper tries to analyze whether the existence of the Sharia Byelaws (Perda Sharia) contravenes the State Ideology (Pancasila) and the Constitution or conversely they are inline with them.

Keywords: Sharia byelaw, Autonomy, Constitution